Pendidikan guru yang terabaikan

Pernah mendapatkan perhatian yang sangat besar, sistem pendidikan guru kini mulai tampak terabaikan. Padahal, bangsa yang abai terhadap pendidikan guru, tinggal menunggu waktu untuk menuai kebangkrutan.

Sejak kemerdekaan, kelembagaan pendidikan guru berkembang pesat dan sangat dinamis. Mulai dari kursus B1, B2, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), Pendidikan  Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Institut Pendidikan Guru (IPG), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, hingga ke bentuk universitas. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintahan sebelumnya memiliki perhatian sangat besar terhadap sistem pendidikan guru. Sebaliknya, pemerintahan sekarang tampak lesu darah dan berkesan tidak memiliki visi membangun sistem pendidikan guru yang berkualitas sebagaimana amanah undang-undang.

Mereformasi pendidikan guru pada hakikatnya meninjau dan menata kembali sektor hulu pendidikan, yaitu lembaga penghasil guru yang saat ini dikenal sebagai perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan modal komitmen politik yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Dengan tenggat toleransi waktu 10 tahun, tahun 2016 inilah saatnya pemerintah mewujudkannya. Namun tampaknya belum tampak tanda-tanda pemerintah berkeinginan membangun sistem pendidikan guru sebagaimana diamanahkan undang-undang.

Pemisahan kementerian menjadi Kemdikbud yang menaungi pendidikan anak usia dini  hingga sekolah menengah dan Kemenristekdikti yang menaungi pendidikan tinggi, boleh jadi semakin menjauhkan pemerintah dari cita-cita membangun sistem pendidikan guru yang berkualitas. Lemahnya koordinasi antarkementerian sebagai ciri negara belum maju, ikut memperburuk situasi sehingga LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan calon guru bagai kehilangan ibu asuh. Berikut ini sejumlah fakta yang menunjukkan sistem pendidikan guru yang semakin tidak jelas arahnya.

Pertama, jumlah LPTK yang saat ini 450-an dengan kualitas sangat beragam. Dengan asumsi kebutuhan jumlah guru secara nasional sudah tercukupi dan laju guru pensiun 40.000 – 50.000 per tahun, idealnya kebutuhan itu di negara ini cukup dilayani 50 – 60 LPTK berkualitas bagus. Belum dijumpai kebijakan yang mencerminkan upaya serius mengendalikan jumlah LPTK menuju  ideal. Tentu ini menjadi tugas berat Kemenristekdikti karena menyangkut nasib 400-an LPTK yang perlu dieliminasi. Ringkasnya, standar kelembagaan LPTK sebagai produsen guru belum dirumuskan secara nasional.

Kedua, kuota kebutuhan calon guru belum ditetapkan secara nasional. Perlombaan mencari murid sebanyak-banyaknya di semua LPTK sudah menjadi fenomena umum dan LPTK saat ini menjelma bagai pabrik konveksi, terus mencetak guru dengan segala macam ragamnya tanpa memperhitungkan keterserapan lulusan. Setidaknya hingga saat ini perekrutan mahasiswa calon guru di LPTK dilakukan dengan cara tersendiri dan terpisah, tidak ada pola hubungan dengan data proyeksi kebutuhan guru di tingkat nasional yang angkanya juga serba tidak pasti. Ini jelas menjadi tugas dan fungsi koordinasi antara Kemdikbud dan Kemenristekdikti serta kesanggupan mengelola LPTK dengan segala dinamikanya. Ringkasnya, kuota nasional kebutuhan guru belum terkoordinasikan sehingga dapat dijadikan acuan baku pada kebijakan perekrutan mahasiswa calon guru di LPTK.

Ketiga, kesalahan fatal di sistem pendidikan guru saat ini bahwa setiap orang boleh menjadi mahasiswa calon guru. Belum ada kebijakan yang mapan bahwa hanya putra-putri  terbaiklah yang boleh menjadi mahasiswa calon guru. Mahasiswa calon guru diidealisasikan sebagai air bening yang menjernihkan. Standar masukan mahasiswa calon guru belum dirumuskan secara nasional.

Keempat, pemerintah  kurang percaya diri menjalankan amanah undang-undang terkait dengan kebijakan pengangkatan guru baru. Meski hal ini merupakan diskursus perbatasan hulu-hilir, pola perekrutan guru sangat memengaruhi pola pengembangan sistem pendidikan di LPTK. Sesuai dengan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang diangkat pada tahun 2016 atau setelahnya harus memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh sebuah pendidikan profesi (bukan sertifikasi). Sistem Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sekarang ada barulah bersifat rintisan sebagai warisan era sebelumnya dan belum dirumuskan sebagai sebuah sistem pendidikan guru yang berlaku secara nasional.

Kelima, pemerintah tidak memiliki modal untuk menjalankan amanah undang-undang. UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengamanahkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas untuk pemerataan mutu pendidikan. Rintisan pendidikan guru berasrama sudah dimulai oleh Kemdikbud sejak 2011, namun pada tahun 2016 ini volumenya semakin mengecil dan intensitasnya semakin meredup.

Kini, nasib pendidikan guru menjadi semakin tidak menentu. Dengan usia pemerintahan yang menjelang dua tahun ini, belum dijumpai tanda-tanda atau upaya serius untuk melakukan penataan dan pembenahan kelembagaan perguruan tinggi LPTK yang brainwarenya sudah disiapkan dan dirumuskan secara terperinci oleh Undang-undang Guru dan Dosen.

Pasal 1 ayat 14 undang-undang itu menyatakan LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Pada umumnya, perguruan tinggi mengantongi izin penyelenggaraan sebagai bukti legal formal menyelenggarakan pendidikan tinggi. Untuk sebuah LPTK, izin penyelenggaraan saja  tidak cukup. Diperlukan sebuah produk hukum berupa penugasan oleh pemerintah. Pasal ini sangat jelas memberikan kiat dan arahan agar dalam konteks mewujudkan sistem pendidikan guru, pemerintah segera menata kelembagaan LPTK pada tahun 2016. Pada era sebelumnya, sudah ada rintisan penugasan semacam itu, namun mulai 2016 bentuk penugasan pemerintah kepada LPTK harus bersifat final sebagai bentuk penataan LPTK secara keseluruhan.

Pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 menyatakan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kata kunci Pasal 9 memberikan arahan agar sistem pendidikan guru untuk negara kepulauan yang amat besar dan kompleks ini mengakomodasi dan melumatkan mazhab concurrent dan mazhab  consecutive, dan tidak boleh fanatik terhadap salah satu mazhab tertentu. Pendidikan guru dapat dilakukan secara terintegrasi dengan muatan kependidikan disemai sejak awal sarjana pendidikan atau secara terpisah bagi peserta yang telah menyelesaikan sarjana atau diploma empat.

Frasa “pendidikan profesi” pada Pasal 10 ayat 1 memberikan petunjuk bahwa pemerintah harus segera menata kelembagaan LPTK sebagai subsistem pendidikan guru melalui instrumen pendidikan profesi guru. Dengan kata lain, pemerintah harus segera menugasi sejumlah LPTK sehingga definisi LPTK mesti mengikuti “lembaga yang ditugasi menyelenggarakan pendidikan profesi guru”. Selain yang tidak disebutkan dalam penugasan, tidak termasuk LPTK!

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1,  Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di LPTK untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Frasa “ikatan dinas dan berasrama” memberikan petunjuk bahwa pembangunan sistem pendidikan guru melalui pendidikan profesi guru dilaksanakan dengan konsep boarding school. Konsep demikian sangat diyakini undang-undang dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara keseluruhan.

Pasal 23 ayat 1 menyebutkan kurikulum pendidikan guru pada LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pasal ini memberikan petunjuk agar pemerintah menyiapkan pedoman penyusunan kurikulum untuk LPTK agar lulusannya kelak menjadi guru profesional yang mampu mendidik muridnya menjadi Indonesian citizen dan global citizen dengan menonjolkan keunggulan lokal.

Berangkat dari itulah, beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus segera meluncurkan kebijakan untuk menata  kelembagaan LPTK. Meski berat, karena menyangkut ratusan perguruan tinggi  yang akan terkena dampak, kebijakan ini harus segera diputuskan agar menghasilkan 50-60 LPTK yang kredibel.

 

Kedua, pemerintah menetapkan satu sistem seleksi mahasiswa baru LPTK di tingkat nasional. Kebijakan ini untuk menjamin diperolehnya intake mahasiswa baru dari kelompok “terbaik” sebagai air bening yang menjernihkan.

Ketiga, pemerintah merealisasikan pendidikan guru berikatan dinas berasrama. Kebijakan ini berimplikasi fiskal paling besar, karena menyangkut beasiswa dan pembangunan asrama. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, yaitu dengan mengintegrasikan kebijakan pemerintah daerah, Kemenpan, Kemenpora, Kementerian Pekerjaan Umum, dan sebagainya.

Keempat, Kemenristekdikti menetapkan kebijakan transformasi pedagogik. Kebijakan ini membawa misi yang paling esensial dari sistem pendidikan guru, dari pola konvensional menuju sistem pendidikan guru yang mampu menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking) peserta didik.

Kelima, pemerintah segera menetapkan kebijakan perekrutan guru baru lulusan pendidikan profesi. Kebijakan ini sejatinya berada di ranah hilir dan harus segera diimplementasikan di mana tidak ada lagi perekrutan guru baru lulusan sarjana/sederajat yang memiliki level  6, tetapi lulusan pendidikan profesi guru yang memiliki level 7 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sengaja disajikan di sini sebagai pengingat bahwa kebijakan ini merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Wacana menunda atau mengulur waktu hanya akan membebani hidup generasi mendatang.

Yang terpenting,  biaya pendidikan tidak boleh dianggap sebagai labour cost, tetapi merupakan nilai investasi (human investmen) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pemerintah harus memiliki keberanian dan percaya diri menyediakan investasi sumber daya pendidikan untuk melakukan reformasi pendidikan guru demi  Indonesia yang lebih baik.

 

Supriadi Rustad

Guru Besar Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Penulis buku “Menyiapkan Guru Masa Depan”

srustad.blog.dinus.ac.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *